Infojabarpos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai kebijakan publik dengan niat baik dan dampak yang luas. Hal itu disampaikan Pakar Ekonomi Politik Universitas Bakrie, Asmiati Malik, Ph.D, saat menilai implementasi program tersebut.
Menurut Asmiati, meskipun MBG memiliki tujuan positif, pelaksanaannya tetap perlu dikaji secara mendalam agar benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ia menjelaskan, dalam kajian kebijakan publik terdapat beberapa koridor penting yang perlu dievaluasi. Salah satunya adalah aspek manfaat kebijakan. Dalam hal ini, Asmiati menilai program MBG jelas memberikan manfaat karena anggaran yang bersumber dari pajak negara digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
“Jika ditanya apakah program ini niatnya baik dan bermanfaat, jawabannya iya, seratus persen bermanfaat,” ujar Asmiati.
Komposisi Gizi dan Produktivitas Jadi Catatan
Selain manfaat, Asmiati menyoroti komposisi gizi dalam program MBG. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), pola konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi karbohidrat hingga sekitar 60 persen, dengan lebih dari 90 persen berasal dari nasi. Sementara itu, porsi protein baru berada di kisaran 11 persen.
“Karbohidrat akan dikonversi menjadi energi. Pertanyaannya, apakah komposisi MBG sudah cukup untuk mendorong peningkatan produktivitas anak?” katanya.
Ia menilai peningkatan produktivitas dan kualitas manusia tidak dapat hanya mengandalkan pemberian makan siang gratis dalam jangka waktu tertentu, tetapi harus diuji dampaknya secara akademik dan berkelanjutan.
Wilayah Perkotaan Dinilai Lebih Rentan
Dalam pandangannya, program Makan Bergizi Gratis seharusnya lebih diprioritaskan untuk wilayah perkotaan. Menurutnya, anak-anak di kawasan perkotaan cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap sumber nutrisi alami dibandingkan anak-anak di wilayah perdesaan.
“Di perdesaan, sumber nutrisi seperti buah-buahan masih relatif tersedia. Justru anak-anak di wilayah perkotaan yang lebih rentan,” ujarnya.
Dampak Ekonomi dan Peran Masyarakat Lokal
Selain dampak sosial dan kesehatan, Asmiati juga menilai program MBG memiliki potensi dampak ekonomi yang luas. Mulai dari perputaran uang, pengadaan bahan pangan, hingga keterlibatan pelaku usaha lokal.
Namun, ia menilai dampak ekonomi tersebut tidak mudah diukur secara rinci karena perbedaan harga dan kondisi pangan di setiap daerah. Ia menilai wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai daerah yang sangat membutuhkan intervensi pangan akibat keterbatasan produksi dan tingginya harga bahan makanan.
Asmiati juga mendorong agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat melibatkan masyarakat sekitar, termasuk pedagang kecil, sebagai tenaga kerja maupun mitra usaha. Namun, ia menegaskan bahwa skema tersebut harus dirancang secara matang agar pendapatan yang diperoleh sebanding dengan beban kerja yang dijalankan.
“Semua ini perlu perhitungan yang jelas, mulai dari anggaran per sekolah hingga dampak ekonominya,” pungkasnya.
