Infojabarpos.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya sebagai program sosial, tetapi sebagai sistem pelayanan publik yang dirancang siap digunakan dalam berbagai situasi, termasuk kondisi darurat dan kebencanaan. Dengan dukungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), MBG dipandang mampu menjamin kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat respons negara di tingkat daerah.
Direktur Next Indonesia, Herry Gunawan, menilai MBG merupakan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan dampak langsung dan terukur. Program ini secara khusus menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Menurut Herry, kekuatan utama MBG terletak pada desain pengelolaannya yang tidak terpusat. Pelibatan daerah dalam rantai produksi dan distribusi membuat program ini tidak hanya menjangkau masyarakat secara langsung, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Aktivitas produksi pangan, logistik, hingga penyediaan layanan gizi tumbuh dari tingkat daerah dan memberi manfaat ekonomi di level komunitas.
Ia menjelaskan bahwa MBG juga memiliki relevansi jangka panjang dengan agenda bonus demografi Indonesia 2045. Pemenuhan gizi yang konsisten sejak dini dinilai menjadi fondasi penting bagi lahirnya generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mengurangi beban sosial dan kesehatan di masa depan.
Baca juga: Asmiati Malik Sebut MBG Kebijakan Publik dengan Niat Baik dan Dampak Luas
Dalam konteks kebencanaan, Herry menyoroti peran SPPG sebagai elemen penting dalam ekosistem MBG. Ia menilai, keberadaan SPPG membuat negara memiliki infrastruktur pelayanan gizi yang siap digerakkan saat terjadi bencana. Tidak hanya dari sisi kecepatan distribusi, tetapi juga dari aspek standar mutu dan keamanan pangan yang telah tersertifikasi.
Menurutnya, standar mutu dan sertifikasi menjadi pembeda MBG dibandingkan skema bantuan pangan konvensional. Dengan sistem yang sudah terbangun, bantuan pangan dapat disalurkan secara cepat, terukur, dan tetap memenuhi prinsip keamanan serta kualitas.
Dengan pendekatan sistemik, berbasis daerah, serta terintegrasi dengan standar mutu dan kesiapsiagaan bencana, MBG dinilai berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat layanan publik, ketahanan sosial, dan pembangunan manusia Indonesia ke depan.
